PENERAPAN DESIL DTSEN JANGAN SAMPAI MENYULITKAN MASYARAKAT PENERIMA MANFAAT

Penerapan sistem desil dalam penentuan penerima bantuan sosial seharusnya menjadi instrumen untuk memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran. Namun, apabila data yang digunakan belum akurat, tidak mutakhir, dan tidak sesuai dengan kondisi riil masyarakat di lapangan, maka sistem tersebut justru berpotensi menimbulkan persoalan baru.

Saat ini banyak masyarakat yang merasa kebingungan ketika status desil mereka berubah, sementara kondisi ekonomi dan kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak mengalami perubahan. Ada masyarakat yang sebelumnya menerima bantuan, kemudian tidak lagi terdata sebagai penerima karena perubahan desil, padahal secara nyata mereka masih berada dalam kondisi ekonomi yang membutuhkan bantuan.

Jangan sampai angka dalam sistem mengalahkan fakta kehidupan masyarakat.

Data memang penting, tetapi data harus menggambarkan kondisi nyata. Jangan sampai keluarga yang benar-benar membutuhkan justru kehilangan haknya hanya karena persoalan administrasi, ketidaksesuaian data, perubahan status kependudukan, atau mekanisme pemutakhiran data yang belum berjalan dengan baik.

Pemerintah perlu menyediakan mekanisme keberatan, verifikasi dan validasi yang mudah, cepat, transparan, serta dapat diakses masyarakat. Masyarakat tidak boleh hanya diberi informasi bahwa mereka berada di desil tertentu tanpa diberikan penjelasan mengenai dasar penetapan dan bagaimana cara memperbaikinya apabila data tersebut tidak sesuai.

Kebijakan perlindungan sosial pada akhirnya bukan sekadar persoalan angka dan algoritma. Di balik setiap satu data keluarga terdapat kehidupan manusia, kebutuhan anak-anak, biaya pendidikan, kebutuhan pangan, kesehatan, dan keberlangsungan hidup sebuah keluarga.

Evaluasi penerapan desil harus dilakukan secara serius. Jangan sampai sistem yang dibuat untuk mengefektifkan bantuan justru menjadi tembok yang menghalangi masyarakat miskin dan rentan memperoleh hak perlindungan sosialnya.

Pemerintah harus hadir bukan hanya melalui sistem digital dan data statistik, tetapi juga melalui verifikasi lapangan dan keberpihakan terhadap masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Data harus mengikuti realitas masyarakat, bukan masyarakat yang dipaksa mengikuti kesalahan data.

ASS