Jakarat – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Rahmat Saleh, menjadi anggota DPR pertama yang secara terbuka menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya.
Sikap tersebut ia tunjukkan dengan menandatangani pernyataan tertulis dalam diskusi publik bertajuk “Pemakzulan Gibran: Aspirasi Rakyat atau Konstitusi yang Diuji?” yang digelar di Porta Cafe, Cikini, Jakarta Pusat, pada Senin (9/11/2026).
“Besok kita akan melakukan aksi di depan DPR untuk mendesak Gibran mundur. Sebagai anggota DPR, saya membuktikan hak saya untuk menyatakan pendapat terkait pemakzulan Gibran,” ujar Rahmat.
Rahmat yang juga menjabat sebagai Wasekjen PKS ini menegaskan akan terus membangun komunikasi dan melobi anggota DPR dari berbagai fraksi agar turut menggunakan hak konstitusional tersebut.
Menurutnya, dalam komunikasi yang telah dilakukan selama ini, mayoritas fraksi tidak menunjukkan penolakan terhadap wacana tersebut.
“Kita rutin berkoordinasi. Semua partai yang kita ajak berkomunikasi, tidak ada yang keberatan (dengan desakan Gibran mundur). Saya yakin fraksi lain tidak akan keberatan,” katanya.
Ia berharap momentum Hari Pahlawan yang diperingati setiap 10 November dapat menjadi refleksi bagi Gibran untuk mengambil sikap besar dengan mengundurkan diri secara terhormat.
Pengamat: Saatnya Aksi Nyata, Bukan Lagi Debat
Pengamat politik Ray Rangkuti mengapresiasi langkah Rahmat Saleh. Menurut Ray, saat ini bukan lagi waktunya berdebat soal bisa atau tidaknya pemakzulan dilakukan.
“Yang kita butuhkan adalah aksi nyata. Kita tidak perlu lagi berdebat, berdiskusi, bagaimana membantah putusan MK, membantah putusan MA,” ujarnya.
Ray menilai hak angket sudah tidak lagi diperlukan karena Mahkamah Agung telah menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan dari Kementerian Pendidikan batal demi hukum.
“Dianggap tidak pernah ada. Sejak awal sudah tidak sah. Karena baru diketahui sekarang, maka sekaranglah eksekusinya dilakukan. Jauh lebih terhormat jika dimakzulkan,” kata Ray.
Ia meyakini sekitar 60% anggota DPR setuju Gibran mundur. Ray juga menyinggung isu dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menurutnya berkaitan dengan dinamika politik saat ini, terlebih jika Pasal makar benar-benar diterapkan.
“Kenapa partai politik kita seperti penakut. Kenapa anggota DPR kita penakut. Padahal kita tahu betul, baik angket maupun hak menyatakan pendapat, adalah hak mutlak yang dimiliki setiap anggota DPR. Tidak perlu melihat apa kata fraksi,” tegas Ray.
Ketua LBH Gema Keadilan: Mundur Bukan Pilihan, Tapi Keharusan
Ketua LBH Gema Keadilan, Anton Hariyadi, menilai mundurnya Gibran dari jabatan Wakil Presiden bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan.
Anton mengingatkan bahwa kegaduhan politik dan demokrasi di Indonesia tidak terlepas dari campur tangan oligarki menjelang Pemilu 2024.
Ia menyebut Putusan Mahkamah Konstitusi pada 6 Oktober 2026 yang menyatakan Gibran tidak memiliki ijazah sebagai sejarah yang memalukan bagi Indonesia.
“Diputuskan tidak ada ijazah, seluruh dunia tahu Wapres kita tidak ada ijazah. Diperkuat MA, tidak hanya tidak punya ijazah, tapi diputuskan ditarik dan dimusnahkan. Gibran mencemari demokrasi kita,” ujar Anton.
Anton juga menegaskan bahwa persoalan pemakzulan Gibran saat ini bukan lagi persoalan hukum semata, melainkan persoalan politik.
Karena itu, ia berharap pengganti Gibran sebagai Wakil Presiden nantinya bukan berasal dari kalangan oligarki maupun hasil pemaksaan politik. Hal tersebut, menurutnya, akan menjadi beban bagi Pemerintahan Prabowo dalam sisa masa jabatan.
“Beban 3 tahun atau 2,5 tahun ke depan untuk Prabowo. Akan menggerogoti pemerintahan Prabowo. Jangan sampai ada oligarki baru. Pengganti Gibran jangan memunculkan oligarki baru. Kita tidak butuh oligarki baru. Kita betul-betul berharap Pak Prabowo menyelesaikan masa pemerintahannya dengan tenang,” tutup Anton.
Comment