Foto—Rapat Koordinasi nasional Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gema Keadilan pada 23–24 Mei 2025. (Sumber: Istimewa)
Jakarta, Ekspresi Indonesia—Rapat Koordinasi Nasional Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gema Keadilan yang berlangsung pada 23–24 Mei 2025 di Hotel Horison Balairung, Jakarta, menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis dalam upaya memperkuat peran lembaga tersebut dalam peta hukum nasional. Dalam forum dua hari itu, para peserta merumuskan delapan butir keputusan penting sebagai pijakan gerakan keadilan berbasis kerakyatan.
Forum Rakornas secara tegas merekomendasikan penguatan struktur organisasi LBH Gema Keadilan, baik di tingkat pusat maupun wilayah. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan koordinasi program dan pelaksanaan kegiatan berjalan secara terarah dan efektif. “Kita harus punya sistem yang kuat agar perjuangan hukum bisa menjangkau seluruh elemen masyarakat,” kata Sanju Bayu Komang Mustika, Direktur Eksekutif LBH Gema Keadilan, dalam keterangan tertulisnya.
Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi agenda utama. LBH Gema Keadilan akan mengintensifkan pelatihan hukum, strategi advokasi, dan penguatan nilai keadilan kepada para anggotanya. Peningkatan kualitas SDM ini dipandang penting agar advokat di bawah naungan LBH mampu menghadapi dinamika hukum yang terus berkembang.
Forum juga menekankan pentingnya pembangunan sistem pendanaan yang akuntabel dan berkelanjutan untuk menjamin kemandirian lembaga. Dalam kaitan itu, transparansi pengelolaan dana menjadi bagian dari komitmen profesionalisme LBH Gema Keadilan.
Demi memperluas dampak advokasinya, LBH Gema Keadilan akan menjalin kolaborasi dengan organisasi bantuan hukum lainnya, komunitas akademik, dan masyarakat sipil. Kolaborasi ini bertujuan memperkuat solidaritas gerakan advokasi yang berpihak pada keadilan sosial.
Rekomendasi lainnya meliputi pemanfaatan media dan teknologi informasi sebagai alat untuk menyuarakan isu hukum dan meningkatkan literasi masyarakat. Dengan begitu, keterlibatan publik dalam persoalan hukum diharapkan meningkat secara signifikan.
Salah satu poin yang menuai sorotan adalah penegasan posisi LBH Gema Keadilan sebagai bagian dari perjuangan partai politik berbasis nilai keadilan dan kebangsaan. Pernyataan ini memperjelas afiliasi politik lembaga, yang sebelumnya kerap menjadi bahan diskusi di kalangan pegiat hukum.
Rakornas juga menyerukan pembentukan unit LBH Gema Keadilan di setiap provinsi dan kabupaten/kota. Langkah ini diposisikan sebagai strategi pemerataan pelayanan hukum kepada masyarakat, terutama mereka yang berada di daerah tertinggal dan belum terjangkau bantuan hukum formal.
Terakhir, forum menetapkan program kerja prioritas tahunan hasil Rakornas sebagai acuan pelaksanaan kegiatan LBH di seluruh wilayah Indonesia. “Ini adalah komitmen bersama dalam mendorong agenda hukum yang berkeadilan dan berpihak pada rakyat,” tutup Sanju Bayu.
(D.L.R.)
Comment