Foto—Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN, Dr. Sulistyo, S.Si., S.T., M.Si., memberikan kuliah umum pada kegiatan Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) Angkatan 68 yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) di Jakarta, Kamis (26/06/2025).. (Sumber: ekspresiindonesia.com)
Jakarta, Ekspresi Indonesia—Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN, Dr. Sulistyo, S.Si., S.T., M.Si., memberikan kuliah umum pada kegiatan Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) Angkatan 68 yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) di Jakarta, Kamis (26/06/2025).
Dalam ceramah bertajuk “Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi yang Komprehensif untuk Menghadapi Berbagai Ancaman atau Gangguan Siber,” Sulistyo menekankan pentingnya penyusunan dan implementasi kebijakan yang menyeluruh sebagai respons terhadap kompleksitas dan eskalasi ancaman siber di era digital.
Ia menyampaikan bahwa keamanan siber dan pengelolaan sandi negara tidak lagi dapat dipandang sebagai isu teknis semata, melainkan telah menjadi bagian dari urusan strategis kenegaraan yang menyentuh berbagai aspek. Mulai dari hukum, sosial, ekonomi, hingga pertahanan dan keamanan nasional.
“Risiko ancaman siber tidak terbatas pada sektor tertentu atau wilayah geografis tertentu,” jelas Sulistyo di hadapan para peserta.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa BSSN secara aktif mendorong penguatan kerangka regulasi, penyusunan standar keamanan informasi, pembangunan kapasitas sumber daya manusia di bidang keamanan siber, serta kolaborasi lintas sektor dan lintas negara. Kebijakan tersebut mencakup aspek pencegahan, deteksi, respons cepat, hingga pemulihan sistem pasca insiden siber, termasuk perlindungan terhadap sistem elektronik pemerintahan dan data pribadi masyarakat.
Dalam konteks tantangan global, Sulistyo menekankan pentingnya ketahanan informasi di tengah maraknya disinformasi dan propaganda digital yang dapat mengancam integrasi bangsa.
“Perang di era digital bukan lagi hanya soal senjata, tapi soal pikiran. Disinformasi dan propaganda menggerus kepercayaan, memecah persatuan, dan mengancam kedaulatan bangsa,” tegasnya.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya peran aktif seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat dalam mewujudkan sistem pertahanan siber yang kokoh melalui strategi nasional yang inklusif.
“Strategi Keamanan Siber Nasional (SKSN) dilaksanakan secara semesta dengan melibatkan seluruh pemangku kebijakan,” ungkapnya.
Selain itu, Sulistyo juga menyoroti bahwa keamanan informasi memiliki kaitan erat dengan kepercayaan publik. Perlindungan data dan pengelolaan sandi negara bukan hanya soal teknis, tetapi juga menyangkut legitimasi pemerintahan di era digital.
“Keamanan informasi dan perlindungan data bukan sekadar soal teknis, tapi menyangkut legitimasi dan kepercayaan publik terhadap negara. Ini menjadi fondasi dalam mewujudkan transformasi digital yang aman dan berkelanjutan,” tambahnya.
Kuliah umum ini disambut antusias oleh 110 peserta P4N yang berasal dari Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Daerah, TNI, dan Polri. Sesi diskusi berlangsung aktif dan produktif, membahas berbagai tantangan serta langkah-langkah strategis dalam memperkuat kebijakan keamanan siber nasional.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun sinergi yang lebih erat antara Lemhannas RI dan BSSN dalam mencetak pemimpin nasional yang visioner, tangguh secara digital, serta mampu menghadapi ancaman siber secara adaptif dan berkelanjutan.
(Wahid/RM)
Comment