Dibidik Kawan, Diseret Hukum: Nasib Kelam Wali Kota Istanbul

Foto—para demonstran turun ke jalanan Turki pascapenangkapan Wali Kotas Istanbul

Jakarta, Ekspresi Indonesia—Wali Kota Istanbul, Ekrem İmamoğlu, ditangkap pada Rabu (19/3/2024) pagi waktu setempat. Penangkapan İmamoğlu dilakukan setelah Kejaksaan Istanbul mengeluarkan surat perintah terhadapnya dan lebih dari 100 orang lainnya terkait dugaan korupsi. Ia dituduh terlibat dalam pemerasan serta berbagai kejahatan keuangan lainnya. Selain itu, İmamoğlu juga diduga memiliki keterkaitan dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK), kelompok yang dikategorikan sebagai organisasi teroris oleh pemerintah Turki dan negara-negara sekutu Barat.

Ekrem İmamoğlu adalah politisi dari partai oposisi CHP (Cumhuriyet Halk Partisi/Partai Rakyat Republik), partai yang didirikan oleh Mustafa Kemal Atatürk, bapak sekularisme Turki. CHP sempat menjadi partai penguasa selama puluhan tahun sebelum akhirnya dapat dikalahkan oleh Partai AKP yang dipimpin Recep Tayyip Erdoğan. İmamoğlu dinilai sebagai sosok calon presiden potensial yang bisa mengalahkan Erdoğan—jika ia masih bisa maju—atau calon lain dari AKP.

Apa yang sebenarnya terjadi dengan İmamoğlu? Benarkah Erdoğan terlibat dalam kasus yang sedang menjerat Wali Kota Istanbul ini? Berikut adalah beberapa fakta menarik untuk diketahui.

Ada tujuh kasus besar yang dituduhkan kepada İmamoğlu. Di antaranya adalah dugaan korupsi senilai 15 miliar dolar AS, keterlibatan dalam organisasi terlarang, penggunaan APBD Istanbul secara ugal-ugalan untuk kepentingan pribadi dan kelompok, serta dugaan penggunaan ijazah palsu dari Universitas Istanbul.

Dari semua kasus tersebut, pelapornya justru berasal dari kader partainya sendiri, CHP. Prosesnya pun telah berlangsung selama berbulan-bulan, bukan kasus yang muncul dalam semalam. Motif pelaporan ini bermacam-macam, tergantung dari faksi mana di dalam tubuh CHP.

Dalam tubuh CHP yang ringkih, terdapat setidaknya tiga faksi besar. Pertama, faksi Özgür Özel, yang saat ini menjabat ketua umum dan tempat İmamoğlu bernaung. Kedua, faksi Mansur Yavaş, Wali Kota Ankara. Ketiga, faksi Kemal Kılıçdaroğlu, mantan ketua umum CHP. Dalam Munas terakhir, İmamoğlu, yang dulunya dikenal dekat dengan Kılıçdaroğlu, justru mendukung Özel untuk menjadi ketua umum. Tindakan tersebut dianggap sebagai bentuk pengkhianatan oleh pendukung Kılıçdaroğlu yang kemudian berupaya mencari celah untuk menjatuhkan İmamoğlu.

Yavaş pun tersingkir oleh kepemimpinan partai saat ini, meskipun elektabilitasnya dalam berbagai survei publik menunjukkan bahwa ia lebih unggul daripada İmamoğlu. Ia bahkan mengancam akan keluar dari partai jika İmamoğlu tetap dijadikan calon presiden.

Persaingan antar faksi ini berubah menjadi perang terbuka sejak wacana pemilu dipercepat dari tahun 2028. Setiap bakal calon presiden ingin segera mengamankan dukungan partai. İmamoğlu, yang disebut paling “kotor” dalam permainan politik internal, menjadi target paling mudah bagi lawan internal. Ia bahkan dilaporkan oleh rekan satu partainya sendiri.

Karena panik, İmamoğlu mendesak ketua partai untuk segera mengumumkan dirinya sebagai calon presiden agar mendapat tameng politik. Namun, aparat Türkiye bergerak lebih cepat. Sebelum semua rencana dikondisikan, ia sudah lebih dahulu diciduk.

Berbagai tuduhan terhadap İmamoğlu disebarkan oleh rekan separtai, mulai dari pembagian iPhone saat Munas, suap proyek infrastruktur di Istanbul, hingga kisah ijazah palsu yang membuat status akademiknya hanya setara lulusan SMA. Özel, yang satu faksi dengannya, menyalahkan Erdoğan sebagai dalang di balik penangkapan tersebut.

Ketua Umum CHP, Özel, bahkan menyerukan para kader turun ke jalan dan memprovokasi kerusuhan. İmamoğlu pun mengeluarkan ancaman terhadap aparat penegak hukum yang menangani kasusnya. Erdoğan yang memantau dari jauh menanggapi keras tuduhan tersebut.

Dalam pidatonya, Erdoğan mengatakan bahwa oposisi tidak mampu menanggapi tuduhan-tuduhan yang diajukan lembaga peradilan terkait ijazah palsu maupun korupsi. Sebaliknya, mereka membatasi isu hanya menjadi slogan politik. Erdoğan menilai bahwa konflik internal CHP bukanlah urusan negara, melainkan persoalan segelintir orang ambisius di kantor pusat mereka. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki waktu untuk menyaksikan “pertunjukan oposisi”, apalagi membuang waktu hanya untuk menanggapi tuduhan tanpa bukti.

Keunggulan İmamoğlu sebagai kader partai sekuler terletak pada kemampuannya menarik simpati Barat. Ia bahkan secara terbuka menyebut Hamas sebagai organisasi teroris dan mengecam serangan 7 Oktober sebagai tindakan pengecut. Namun, Barat pada akhirnya tidak dapat berbuat banyak selain menyatakan keprihatinan atas penangkapannya.

Dengan status pendidikan terakhir sebagai lulusan SMA, İmamoğlu dipastikan tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri dalam pilpres. Muncul pertanyaan, apakah ia sempat menyelesaikan kuliah S1 sebelum pemilu digelar pada 2028, atau bahkan sebelum dimajukan ke 2027?

(Hasmi Bakhtiar, Pengamat Internasional)