Foto—pria berbaju hitam dengan penutup muka diduga intel mengeluarkan pistol saat dikeroyok massa. (Sumber: X)
Jakarta, Ekspresi Indonesia—Aksi unjuk rasa mahasiswa yang digelar di depan Gedung DPR/MPR RI pada Kamis, 27 Maret 2025, untuk menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI menjadi undang-undang, berakhir ricuh. Ketegangan memuncak ketika massa mendapati seorang pria berpakaian hitam yang diduga merupakan aparat intelijen menyusup ke barisan demonstran.
Insiden tersebut terekam dalam sejumlah video yang kemudian viral di media sosial. Dalam rekaman itu terlihat pria berpakaian preman dikejar dan dikeroyok oleh massa yang mencurigainya sebagai penyusup. Saat upaya pengeroyokan berlangsung, pria tersebut tiba-tiba mencabut pistol dan menodongkannya ke arah para mahasiswa yang mengerubunginya.
Aksi penodongan itu memicu kepanikan. Massa pun terpaksa mundur untuk menghindari kemungkinan terburuk. Pria tersebut kemudian melarikan diri ke arah barisan aparat keamanan yang berjaga tak jauh dari lokasi kericuhan. Sampai berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian mengenai identitas pria bersenjata tersebut maupun klarifikasi terkait dugaan keterlibatan aparat dalam penyusupan.
Demonstrasi ini diinisiasi oleh berbagai elemen mahasiswa dan BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) yang tergabung bersama Koalisi Masyarakat Sipil. Mereka menolak beberapa revisi regulasi yang dinilai mengancam demokrasi, khususnya kebebasan sipil dan supremasi hukum di Indonesia.
“Dalam aksi ini, kami mengusung narasi ‘Indonesia Gelap’. Kami menuntut pembatalan UU TNI dan menolak pengesahan RUU Polri,” ujar Annas Rabbani, Koordinator Media BEM SI Kerakyatan dalam keterangannya.
Lebih lanjut, Annas menyebut bahwa koalisi mahasiswa dan masyarakat sipil menilai pengesahan RUU TNI akan memperkuat dominasi militer di ruang-ruang sipil dan melemahkan prinsip-prinsip demokrasi.
Untuk mengantisipasi potensi kericuhan, sebanyak 1.824 personel gabungan diturunkan. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, mengatakan bahwa pengamanan terfokus di sekitar kompleks parlemen. “Jumlah personel yang kami kerahkan untuk mengawal aksi ini mencapai 1.824, yang terdiri dari unsur Polri, TNI, Pemda DKI, dan instansi terkait lainnya,” ungkapnya.
Meski pengamanan besar-besaran telah disiapkan, insiden penyusupan dan kemunculan senjata api justru memunculkan pertanyaan serius tentang cara penanganan aksi damai. Publik mendesak aparat untuk bersikap transparan dan bertanggung jawab atas tindakan yang dapat mencederai hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum.
Pakar hukum dan pengamat demokrasi juga angkat bicara, mengingatkan bahwa penyusupan aparat ke dalam aksi damai dapat memperkeruh situasi dan berpotensi merusak citra institusi penegak hukum.
Hingga saat ini, investigasi independen dari lembaga pemantau HAM dan masyarakat sipil tengah disuarakan agar peristiwa ini tidak berlalu begitu saja tanpa pertanggungjawaban. Masyarakat menantikan transparansi dari kepolisian dan pemerintah terkait kejadian ini, demi menjamin bahwa ruang demokrasi tetap aman dan terbuka bagi semua warga negara.
(Damar L.R.)
Comment