Foto—Anggota Poler Jakarta Pusat sedang menurunkan atribut ormas pada Sabtu, 10/5/2025. (Sumber: Dokumentasi Polres Metro Jakarta Pusat)
Jakarta, Ekspresi Indonesia—Sebanyak 109 bendera dan dua spanduk milik berbagai organisasi masyarakat ditertibkan aparat Polres Metro Jakarta Pusat dalam Operasi Brantas Jaya 2025. Langkah ini menandai dimulainya kembali penertiban ruang publik dari dominasi simbol-simbol kelompok yang dinilai berpotensi mengganggu ketertiban umum.
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Komisaris Besar Polisi Susatyo Purnomo Condro, menyampaikan bahwa operasi ini bertujuan menjaga ketertiban dan mencegah penyalahgunaan ruang publik oleh kelompok tertentu. “Tidak boleh ada simbol kelompok mana pun yang semena-mena menguasai ruang publik. Penertiban ini bagian dari penegakan aturan,” kata Susatyo dalam pernyataan tertulis, Sabtu, 10 Mei 2025.
Wilayah Sawah Besar menjadi titik dengan jumlah atribut terbanyak yang diturunkan, yakni 32 bendera dari berbagai ormas. Secara keseluruhan, penertiban dilakukan serentak di delapan wilayah kepolisian sektor di bawah koordinasi Polres Metro Jakarta Pusat.
Tak hanya menyasar atribut ormas, polisi juga menangkap dua pelaku pemalakan terhadap sopir mobil boks. Pelaku berinisial Sugiarto (39) dan Tio Pangestu (25) diketahui meminta uang parkir secara ilegal sebesar Rp20.000 sambil mengintimidasi korban. Keduanya kini ditahan di Mapolres Jakarta Pusat dan dijerat Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pemerasan, dengan ancaman pidana maksimal sembilan tahun penjara.
“Kami tidak akan toleransi terhadap segala bentuk premanisme. Siapa pun yang mencoba mengintimidasi masyarakat akan kami tindak tegas,” ujar Susatyo.
Operasi Brantas Jaya merupakan bagian dari gelombang penegakan hukum yang lebih luas dalam Operasi Anti Premanisme, yang sebelumnya dicanangkan Polda Metro Jaya. Dalam apel peluncuran operasi tersebut di Lapangan Silang Monas Selatan, Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi Karyoto menegaskan bahwa pihaknya akan bertindak tegas terhadap tindakan premanisme, termasuk yang dilakukan individu yang berlindung di balik nama ormas.
“Kami tidak segan menindak jika terdapat pelanggaran hukum yang nyata. Tidak semua ormas bermasalah, tetapi perilaku oknum anggotanya yang bertindak semaunya yang menjadi sorotan,” kata Karyoto.
Operasi ini disebut sebagai respons langsung terhadap meningkatnya keresahan masyarakat atas maraknya intimidasi dan aksi premanisme di ruang publik. Aparat berupaya menegaskan kembali kehadiran negara dalam menjamin rasa aman bagi warga.
(Damar L.R.)
Comment