Foto—Sejumlah aktivis mendatangi dan menghentikan sementara jalannya rapat antara DPR dan menteri kebudayaan Fadli Zon. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap upaya pemutihan sejarah serta wacana penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional. (Sumber: liputan6.com/Delvira Hutabarat)
Jakarta, Ekspresi Indonesia—Menteri Kebudayaan Fadli Zon menanggapi dengan tenang aksi protes yang dilancarkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil saat rapat bersama Komisi X DPR RI terkait proyek penulisan ulang sejarah nasional Indonesia. Ia menyebut tindakan tersebut sebagai bagian dari penyampaian aspirasi publik yang wajar dalam kehidupan demokrasi.
“Biasa saja, saya juga pernah melakukan hal serupa saat masih menjadi mahasiswa. Itu kan bentuk penyampaian aspirasi,” ujar Fadli kepada awak media usai rapat yang berlangsung di kompleks parlemen, Rabu, 6 Februari 2025.
Namun, Fadli belum memberikan jawaban pasti mengenai permintaan koalisi untuk menghentikan atau menunda proyek tersebut. Ia hanya menyampaikan bahwa pihaknya akan segera menggelar uji publik terhadap naskah sejarah yang tengah disusun.
“Bulan Juli ini kita akan lakukan uji publik terhadap hasil penulisan. Jadi masyarakat bisa menilai langsung isinya,” ujar Fadli yang pernah menjabat sebagai anggota MPR dari unsur pemuda pada periode 1997 hingga 1999.
Uji publik tersebut, menurut Fadli, ditujukan untuk mengevaluasi narasi dan data yang digunakan dalam penulisan sejarah Republik Indonesia. Pemerintah juga membuka ruang partisipasi dari berbagai kalangan, termasuk akademisi dan institusi pendidikan tinggi, guna menyerap beragam masukan.
Fadli menegaskan bahwa peluang revisi terhadap naskah sejarah tetap terbuka apabila ditemukan kekeliruan atau penyimpangan. Ia meminta publik untuk tidak tergesa menilai atau mencurigai isi naskah yang belum dirilis secara resmi.
“Baru nulis judul saja sudah ramai dipersoalkan. Apa yang mau diuji kalau isinya belum 80–90 persen selesai? Sabar dulu,” kata politisi Partai Gerindra tersebut.
(D.L.R.)
Comment