Impor 105 Ribu Kendaraan India di Tengah Utang Rp9.637 Triliun, Proyek Logistik Desa Disorot

Jakarta — Pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara tengah menjalankan salah satu proyek logistik pangan terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Program tersebut diperuntukkan bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), yang menjadi bagian dari upaya memperkuat rantai pasok hasil tani dari desa ke pasar. Namun, keputusan mengimpor ratusan ribu unit kendaraan niaga dari luar negeri menarik kritik tajam dari berbagai pihak.

Dalam kontrak yang dipantau DPR RI, Agrinas mengamankan pengadaan 105.000 unit kendaraan niaga senilai sekitar Rp24,66 triliun. Rinciannya, 35.000 unit Scorpio Pik Up dipasok oleh Mahindra, serta 70.000 unit lainnya berasal dari Tata Motors berupa Yodha Pick-Up dan truk ringan Ultra T.7. Semua unit ini diimpor utuh (Completely Built Up/CBU) dari India untuk memenuhi kebutuhan operasional koperasi.

Secara teknis, Mahindra Scorpio Pik Up yang dipilih berpenggerak 4×4 dengan mesin diesel 2.200 cc standar emisi Euro 4, tenaga sekitar 140 PS dan torsi 320 Nm. Spesifikasi ini diklaim sesuai untuk menjangkau wilayah distribusi dengan akses jalan terbatas. Jika merujuk harga pasar sekitar Rp278 juta per unit untuk tipe dasar, maka hanya untuk 35.000 unit Mahindra saja nilainya mendekati Rp9,7 triliun.

Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, menyatakan armada tersebut akan menjadi tulang punggung distribusi hasil tani agar rantai pasok lebih singkat dan biaya logistik menurun. Pemerintah menargetkan koperasi di tingkat desa memiliki akses transportasi yang memadai untuk menghubungkan petani dengan pasar.

Namun, besarnya nilai kontrak dan skema impor memicu pertanyaan. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyoroti pengadaan tersebut dan meminta evaluasi dari sisi keberpihakan terhadap industri otomotif nasional. Menurutnya, industri dalam negeri memiliki kapasitas produksi kendaraan niaga ringan yang signifikan, sehingga proyek ini seharusnya bisa menjadi momentum penguatan manufaktur domestik.

“Industri otomotif nasional memiliki kapasitas produksi kendaraan pick-up yang signifikan,” ujar evita, seperti termuat dalam Antara News.

Pengamat industri menilai keputusan impor massal ini dapat berdampak pada neraca perdagangan dan melewatkan peluang peningkatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN). Terlebih, pemerintah selama ini mendorong kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) sebagai strategi substitusi impor.

Di sisi lain, perwakilan Mahindra menyebut kerja sama ini sebagai bagian dari dukungan terhadap program logistik pangan Indonesia. Mereka menekankan kesiapan produksi dalam jumlah besar dan waktu pengiriman yang cepat sebagai faktor utama.

Perdebatan pun bergeser pada aspek transparansi. Publik menunggu penjelasan lebih rinci mengenai mekanisme tender, pembiayaan proyek, hingga kajian biaya-manfaat jangka panjangnya. Dalam situasi fiskal yang ketat, belanja bernilai puluhan triliun rupiah bukan hanya soal pengadaan kendaraan, melainkan menyangkut arah kebijakan industri dan konsistensi strategi ekonomi nasional.

Program logistik desa memang dipandang strategis untuk menekan disparitas harga pangan dan memperkuat ketahanan distribusi. Namun, tanpa keterbukaan data dan evaluasi komprehensif, polemik “impor besar di tengah utang besar” berpotensi terus menjadi sorotan publik.