Presiden Prabowo Subianto memutuskan empat pulau yang menjadi sengketa antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) resmi masuk wilayah Aceh. Keempat pulau tersebut yakni, Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Lipan, dan Panjang sah milik Aceh.
Keputusan ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat konferensi pers di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Hadir dalam konferensi pers itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Sumut Bobby Nasution dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem.
“Pemerintah dibimbing langsung Pak Presiden, tadi kita mengadakan rapat terbatas dalam rangka mencari jalan keluar terhadap permasalahan dinamika empat Pulau di Sumatra Utara dan di Aceh,” katanya, Selasa (17/6/2025).
“Berdasarkan laporan, dan dokumen-dokumen, dan data-data pendukung, dan kemudian tadi Bapak Presiden telah memutuskan pemerintah berlandaskan kepada dasar-dasar dokumen yang dimiliki oleh pemerintah, telah mengambil keputusan bahwa 4 pulau, yaitu Pulau Panjang, kemudian Pulau Lipan, kemudian Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek secara administratif berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh pemerintah, adalah masuk ke wilayah administratif Provinsi Aceh,” tegas Prasetyo
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut ada dokumen 1992 yang menyebutkan empat pulau yang sempat bersengketa dengan Sumatera Utara (Sumut) adalah milik Aceh. Empat pulau yang menjadi sengketa yakni Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Lipan, dan Panjang.
“Nah inilah dokumen yang menurut kami sangat penting Kepmendagri Nomor 111 Tahun 1992 ini tanggalnya 24 November 1992, tapi di dalam lampiran. Saya ulangi, ada satu kertas yang di situ menunjukkan bahwa ini dokumennya masih warna kuning, lama sekali. Makanya saya buatkan berita acara,” kata Tito sambil menunjukkan lampiran dokumen. (Al Fatih)
Comment