Penanganan banjir oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta dinilai belum maksimal. Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakilnya Rano Karno atau Doel yang baru menjabat terlihat belum sigap dalam mengambil kebijakan.
Seperti diketahui, hujan deras yang mengguyur Jakarta pada Selasa, 3 Maret 2025 menyebabkan sejumlah wilayah di Jakarta terendam banjir. Kondisi itu semakin diperparah dengan adanya kiriman air dari Bogor. BPBD DKI Jakarta mencatat sebanyak 4.258 warga mengungsi di 25 titik pengungsian. Pengungsi terbanyak berada di wilayah Kelurahan Pengadegan, Jakarta Selatan dan Bidara Cina, Jakarta Timur.
Pengamat Perkotaan Universitas Trisakti Yayat Supriyatna mengatakan, ada beberapa catatan terkait penanganan banjir oleh Pemprov Jakarta. Pertama, belum adanya prioritas pengerukan lumpur. Menurut Yayat, pengerukan lumpur sebaiknya dilakukan sebelum musim hujan.
Sebab jika dilakukan pada musim hujan akan hilang kembali terbawa arus. Menurut Yayat, pengerukan lumpur sempat dilakukan di beberapa tempat setelah banjir tapi kemudian Pemprov Jakarta bingung mau dikemanakan lumpur tersebut.
“Ada upaya pengerukan di beberapa tempat, tapi Wagub bingung mau dibuang di mana, ke Ancol atau kemana. Harusnya ini sudah direncanakan sejak awal,” ujar, Jumat (7/3/2025).
Kedua, kurangnya pergerakan dari petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dalam penanganan banjir kemarin. Saat kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, kata Yayat, petugas PPSU sangat aktif melakukan pembersihan.
“Kita tidak lihat pergerakan progresif PPSU nya. Dulu zaman Ahok rajin bersihkan lumpur di kali, selokan, drainase, dan sebagainya,” katanya.
Ketiga, perlunya merubah masterplan pengendalian banjir di Jakarta. Menurut Yayat, masterplan yang dimiliki saat ini masih buatan 1973 sehingga perlu ada peningkatan normalisasi tiga kali lipat dari 1973. Untuk itu, perlu konsolidasi dengan pemerintah pusat dan kerja sama dengan daerah penyangga seperti Bogor.
“Saya menyarankan jangan ada efisiensi anggaran untuk masalah bencana. Jangan sampai kurang. Kita belum tahun anggaran penanganan bencana 2025 sudah diketok atau belum. Kita juga belum lihat rencana Dinas SDA Pemprov Jakarta di 2025 seperti apa,” ucapnya.
Terkait dengan rencana Gubernur Pramono Anung yang akan melanjutkan normalisasi Kali Ciliwung, Yayang meminta Pemprov Jakarta melakukan kajian yang mendalam. Hal itu penting karena terkait dengan relokasi warga.
“Perlu hati-hati karena menyangkut relokasi warga. Jangan sampai mengulang kasus relokasi warga Kampung Pulo ke Jatinegara. Yang tadinya gratis sekarang diminta iuran. Begitu juga dengan Waduk Pluit, banyak warga yang direlokasi ke rumah susun (rusun) ternyata saat ini banyak yang tidak sanggup membayar iuran,” katanya.
Untuk itu, Yayat meminta dalam melakukan normalisasi Kali Ciliwung perlu pendekatan yang humanis tidak hanya menyangkut pemindahan warga tapi juga bagaimana menciptakan ekonomi baru. (Al Fatih)
Comment